NEWS,XPERS.ID , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti relevansi nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan negara saat memberikan pidato pada Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8 di Jakarta. Dalam acara tersebut, ia menekankan bahwa tiga fungsi utama keuangan negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sangat sesuai dengan prinsip Maqashid asy-Syariah. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia: jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Keuangan Negara, fungsi keuangan negara tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek keadilan sosial. Hal ini, menurutnya, sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Jika kita bandingkan, terlihat bahwa fungsi keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid asy-Syariah dalam melindungi masyarakat secara holistik," ujarnya.
Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, lanjut Sri Mulyani, juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Misalnya, anggaran untuk perlindungan sosial yang besar mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat yang paling rentan. Program-program seperti bantuan langsung tunai, subsidi energi, dan pangan menjadi wujud nyata dari keadilan sosial yang berusaha dicapai melalui kebijakan fiskal.
Sri Mulyani menambahkan bahwa prinsip keadilan yang diusung dalam sistem perpajakan Indonesia juga sejalan dengan ajaran Islam. Mereka yang lebih mampu, lanjutnya, diharuskan membayar pajak lebih besar, sementara masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan, yang mirip dengan konsep zakat dalam Islam. Sistem ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari distribusi keadilan yang mengutamakan kesejahteraan bersama.
Selain membahas kebijakan fiskal, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya empat karakter utama Nabi Muhammad SAW—amanah, shiddiq, fathonah, dan tabligh—sebagai teladan dalam pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, sifat-sifat tersebut harus dijadikan prinsip dasar bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menyebut bahwa Kementerian Keuangan telah mengadopsi nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang mencerminkan sifat amanah dan shiddiq. Kepemimpinan yang cerdas dan inovatif di dalam kementerian juga mencerminkan sifat fathonah dan tabligh, yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pengelola keuangan negara di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mendorong para peserta konferensi untuk terus berinovasi dalam merancang kebijakan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, namun tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Inovasi dalam keuangan publik, menurutnya, sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Konferensi AIFC yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Islamic Development Bank dan berbagai lembaga lainnya, menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri untuk berbagi gagasan mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tahun ini, AIFC mengangkat tema pemanfaatan potensi keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.[AZ]
Komentar0