Kalbar,NEWS XPERS.id, JAKARTA– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara resmi mengumumkan penundaan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya direncanakan mulai Januari 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Resmi bernomor B/380/M.SM.01.00/2025 tentang Pemindahan K/L dan Pegawai ASN ke IKN, yang ditandatangani Menteri PANRB, Rini Widyantini, pada 24 Januari 2025.
Apa Penyebab Penundaan?
Meski belum memberikan penjelasan rinci, sumber internal Kemenpan RB menyebutkan bahwa penundaan ini terkait dengan kondisi infrastruktur IKN yang belum sepenuhnya siap untuk menampung ribuan ASN. Selain itu, isu realokasi anggaran dan kebutuhan koordinasi antarinstansi juga disebut sebagai faktor penentu.
Menteri Rini dalam pernyataan tertulisnya menegaskan:
"Pemerintah tetap berkomitmen pada percepatan pembangunan IKN. Namun, kami perlu memastikan semua aspek administratif, teknis, dan kesejahteraan ASN terpenuhi sebelum pemindahan dilakukan."
Dampak pada Sektor Riil dan Finansial :
Penundaan ini langsung memengaruhi sentimen pasar, khususnya di sektor properti, konstruksi, dan indeks terkait IKN. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI),Indeks Konstruksi turun 1,8% pada akhir perdagangan hari ini, sementara Indeks Properti terkoreksi 0,9%.
Analis finansial dari PT Bahana Sekuritas, Andika Putra, menjelaskan:
"Pasar merespons penundaan ini sebagai sinyal ketidakpastian proyek strategis nasional. Investor mungkin akan mengambil sikap wait and see hingga ada kejelasan timeline pemindahan ASN."
Di sisi lain, pelaku usaha di Kalimantan Timur mengaku kecewa. Direktur PT Bangun Nusantara, Ahmad Syafii, menyatakan:
"Kami sudah mempersiapkan logistik dan tenaga kerja untuk mendukung perpindahan ASN. Penundaan ini berpotensi mengganggu arus kas perusahaan."
Respons Pemerintah dan Proyeksi Ke Depan :
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan fase pertama IKN tetap berjalan dengan target penyelesaian infrastruktur utama seperti jalan tol, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik pada akhir 2025. Namun, Badan Otorita IKN (OIKN) mengakui bahwa penyesuaian skema pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap setelah evaluasi menyeluruh.
Mengutip laporan Kementerian PUPR, saat ini hanya 65% pembangunan kawasan inti IKN yang tuntas, dengan beberapa proyek kunci seperti Istana Kepresidenan dan kompleks perkantoran negara masih dalam tahap penyelesaian.
Implikasi bagi Kebijakan Makro ekonomi :
Ekonom Universitas Indonesia, Lana Wijaya, memprediksi penundaan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2025, terutama di sektor jasa dan konstruksi. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi risiko geopolitik dan inflasi yang mungkin timbul dari percepatan proyek.(KZN)
Sumber : dikompilasi dari sumber resmi Kemenpan RB, Otorita IKN, BEI.
Komentar0